Ridwan BAE bersama Sekjen Kementrans ke Desa Maligano Muna serahkan sertifikat

Muna, (CelebesSultra) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir Ridwan BAE bersama Sekjen Kementerian Transmigrasi Dr Edy Gunawan dalam Kunker di Balai Beni Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, pada Minggu (18/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, serta kebutuhan fasilitas pelayanan dasar di kawasan transmigrasi.
Dalam kegiatan itu, Ridwan BAE bersama Sekjen Kementerian Transmigrasi, didampingi Wakil Bupati Muna Drs. La Ode Asrafil, Ketua DPRD Muna Muhammad Rahim dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra Ir.Haryono, ST, M.Si menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut.
Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang ditempati masyarakat, sekaligus mendorong penataan kawasan transmigrasi agar semakin tertata dan berkembang.
Ridwan BAE menegaskan, kunjungan reses tersebut tidak sekadar menjadi agenda pertemuan, tetapi juga kesempatan untuk mendengar secara langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat yang selanjutnya dapat diperjuangkan di tingkat pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan mutu pekerjaan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Kehadiran kami untuk melihat langsung persoalan yang ada, terutama kondisi jalan dan infrastruktur yang telah diprogramkan di kawasan transmigrasi. Kita ingin memastikan pembangunannya berkualitas, sehingga dapat dinikmati masyarakat dalam waktu yang panjang,” ujarnya.

Untuk mendukung koordinasi pembangunan, rombongan turut melibatkan unsur teknis dari kementerian dan balai terkait, termasuk bidang jalan, irigasi, sumber daya air, serta infrastruktur permukiman melalui Direktorat Cipta Karya.
Keterlibatan unsur teknis tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memetakan kebutuhan prioritas yang memerlukan penanganan pemerintah.
Politik Senior Golongan Karya ini, juga meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara jelas agar dapat dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Dalam dialog bersama masyarakat, Ridwan BAE menyoroti pentingnya pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya sebagai penopang aktivitas ekonomi serta mobilitas warga di kawasan transmigrasi.
Ia menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan madrasah, dapat dikoordinasikan melalui stafnya untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan instansi terkait.
Selain itu, program yang berkaitan dengan penyediaan air minum dan sanitasi, seperti Pamsimas dan Sanimas, juga dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai persyaratan program dan ketersediaan anggaran.
Ia mendorong pemerintah daerah, termasuk Bappeda, untuk membangun koordinasi dengan kepala balai dan instansi teknis agar usulan pembangunan memiliki perencanaan yang jelas serta dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Kata dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ridwan BAE juga menyinggung upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna selama dirinya menjadi anggota DPR RI sejak 2014. Ia berharap pembangunan yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi landasan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, aspirasi mengenai pengembangan wilayah dan pemekaran juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Namun, realisasinya tetap membutuhkan kajian, koordinasi, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya pengembangan kawasan transmigrasi di Maligano, Kabupaten Muna, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kawasan transmigrasi perlu dikembangkan secara terencana dengan memperhatikan kebutuhan dasar penduduk, potensi wilayah, serta peluang ekonomi yang dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya berorientasi pada penataan permukiman, tetapi juga harus didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Akses jalan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan publik menjadi elemen penting untuk memperkuat konektivitas kawasan serta memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain pembangunan infrastruktur, kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga menjadi aspek penting dalam mendukung kehidupan masyarakat transmigrasi. Penyerahan sertifikat tanah secara simbolis di Maligano diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada penerima sesuai status hak yang tercantum dalam sertifikat, sekaligus menjadi modal bagi masyarakat untuk mengembangkan tempat tinggal dan kegiatan ekonominya.
Kementerian Transmigrasi juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, DPR RI, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya agar kebutuhan pembangunan di kawasan Maligano dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas. Sinergi tersebut diperlukan agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam mempercepat pembangunan kawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Muna, La Ode Asrafil, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muna untuk mendukung program pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan kawasan transmigrasi di Kecamatan Maligano. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi, DPR RI, serta kementerian dan lembaga teknis terkait guna menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai aspirasi warga diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, skala prioritas, dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya , pembangunan jalan, sarana pendidikan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi kawasan Maligano.
Ia juga berharap kunjungan reses Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan BAE, bersama jajaran Kementerian Transmigrasi dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat memperoleh perhatian dan solusi yang tepat.
“Pemerintah Kabupaten Muna siap mendukung program pemerintah pusat. Kami berharap melalui sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan, pembangunan kawasan transmigrasi di Maligano semakin berkembang dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian pesan yang dapat disampaikan dalam pemberitaan.
Sebagai Pemerintah Kabupaten Muna memandang bahwa dukungan terhadap program pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Ril).